Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian

~
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK POLANDIA
MENGENAI
KONSULTASI BILATERAL
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri
Republik Polandia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"),
Mengakui adanya kebutuhan untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan
bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Polandia sebagaimana yang
ditunjukkan oleh kerjasama yang ada di tingkat pemerintah dan non-pemerintah;
Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara
dan
bangsa dan untuk meningkatkan dialog dan
ke~a
sama berdasarkan
keterbukaan, saling menghormati dan manfaat bersama berdasarkan pada
prinsip-prinsip persamaan kedaulatan, penegasan penghormatan dan dukungan
terhadap kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional dan kemandirian
politik, dan juga non-intervensi dalam permasalahan internal satu sama lain;
1
Dipandu oleh kerja sama yang telah lama terbina antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (UE), dan prinsip-prinsip dan
kerangka yang tercermin dalam Persetujuan mengenai Kemitraan dan Ke~a
Sarna antara Indonesia dan Uni Eropa;
Berkeinginan untuk mengembangkan jenis hubungan baru yang nyata dan lebih
mendorong konsultasi langsung antara Para Pihak di semua tingkatan;
Mengakui
pentingnya
membentuk
mekanisme
untuk
menyelenggarakan
konsultasi-konsultasi regular antara Para Pihak terkait isu-isu hubungan bilateral,
regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, dipandu oleh prinsipprinsip dan tujuan dari Perserikatan Bangsa Bangsa;
Menyadari bahwa mekanisme tersebut akan memfasilitasi konsultasi termasuk
penyelengaraan pertemuan-pertemuan regular, terstruktur dan ad hoc;
Meyakini bahwa mekanisme pada semua aspek hubungan bilateral, regional
dan isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama akan memberikan
kontribusi bagi sating pemahaman yang lebih baik dan untuk mengembangkan
hubungan persahabatan di antara kedua bangsa dan negara;
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;
Telah mencapai sating pengertian berikut:
PASALI
TUJUAN
Para Pihak dengan ini membentuk suatu mekanisme Konsultasi Bilateral pada
tingkat Menteri Luar Negeri atau Pejabat Senior seperti Direktur Jenderal/ Wakil
Menteri Luar Negeri atau Direktur di Kementerian Luar Negeri Republik
2
Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Polandia, sebagaimana
mestinya, untuk meninjau, memberikan pengarahan dan mengembangkan lebih
jauh hubungan bilateral antara Para Pihak di berbagai bidang yang menjadi
kepentingan bersama.
PASAL II
LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak akan melakukan Konsultasi dan pertukaran pandangan mengenai
masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama khususnya pada bidang
berikut, namun tidak terbatas pada:
1. Masalah bilateral yang dapat mencakup isu politik, pertahanan dan
keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi,
kesehatan,
sosial,
pendidikan dan budaya, ilmu pengetahuan dan penelitian, lingkungan, energi,
transportasi dan kekonsuleran dengan:
a. Mengkaji, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
pe~anjian
yang
telah disepakati oleh Para Pihak;
b. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi kerja sama yang
mungkin dilakukan di masa depan;
c. Merekomendasikan kedua pemerintah masing-masing mengenai langkahlangkah yang perlu diambil untuk menghasilkan hasil yang nyata dan
mengelola kemajuan hubungan bilateral;
d. Mempromosikan area
ke~a
sama baru yang memungkinkan untuk
memperluas dan memperdalam hubungan bilateral yang telah disepakati
oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.
2. lsu-isu regional yang menjadi kepentingan bersama yang mungkin berkaitan
dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa
(UE) dan
ke~a
sama regional lainnya.
3
3. lsu-isu global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk masalah yang
berkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum dan organisasi
internasionallainnya.
4. Para Pihak akan memajukan kerja sama dan konsultasi pada tingkat misi
diplomatik dan konsuler
Republik Indonesia dan Republik Polandia di
negara-negara ketiga.
PASAL Ill
MEKANISME KONSULTASI
1. Konsultasi akan diadakan sekali setiap 2 (dua) tahun atau pada waktu yang
disepakati bersama oleh Para Pihak, secara bergantian di Republik Indonesia
dan
Republik
Polandia
atau
di
sela-sela
konferensi
internasional
sebagaimana disepakati bersama. Rincian mengenai tanggal, tempat,
agenda dan tingkat perwakilan untuk Konsultasi tersebut akan disepakati
melalui saluran diplomatik.
2. Para Pihak akan menjamin kerahasiaan hasil dari Konsultasi, termasuk
dokumen-dokumen dan informasi yang dipertukarkan antara mereka dan
tidak akan memindahkan atau memberikan hasil tersebut kepada pihak
ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Setiap kali dipandang perlu, Para Pihak dapat membentuk, berdasarkan
kesepakatan bersama secara tertulis melalui saluran diplomatik, sebuah
kelompok kerja ad hoc untuk membahas isu-isu spesifik yang menjadi
kepentingan bersama.
4. Para Pihak dapat mengundang badan pemerintah lainnya yang relevan untuk
mengambil bagian dalam Konsultasi, atau menjadi bagian, serta
peke~aan
lain dalam kaitannya dengan penanganan, peninjauan dan/atau pemantauan
aspek-aspek tertentu
dari hubungan bilateral, yang dianggap perlu oleh
kedua pihak.
4
PASAL IV
HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN LAIN, KONVENSI DAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL LAINNYA
Tidak satupun dari ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan
mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak terkait setiap perjanjian, konvensi
dan
pe~anjian
internasional lainnya dimana mereka adalah bagian dari itu,
ataupun tidak menimbulkan hak/kewajiban di luar Mekanisme Konsultasi itu
sendiri.
PASAL V
PENYELESAIAN SENGKETA
Perbedaan-perbedaan
yang
timbul
dari
interpretasi
atau
implementasi
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui
konsultasi dan negosiasi di antara Para Pihak.
PASALVI
PERUBAHAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini dapat direvisi atau diamandemen dengan
persetujuan bersama Para Pihak.
2. Revisi atau perubahan dimaksud akan bertaku sesuai dengan ketentuan
untuk masa berlaku dalam Pasal VII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
5
PASAL VII
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
akan
berlaku
pada
tanggal
penandatanganannya.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima
tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan secara
tertulis melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri
Memorandum Saling Pengertian tersebut minimal 6 (enam) bulan sebelum
tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
Dibuat di New Delhi, pada tanggal 11 bulan November tahun 2013, dalam
rangkap dua asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Polandia dan lnggris,
setiap naskah mempunyai keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan
penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUKKEMENTE~ANLUAR
UNTUK KEMENTERIAN LUAR
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NEGERI REPUBLIK POLANDIA
Signed
Signed
R.M. MA
MINISTER F
RADOst.AW SIKORSKI
FOREIGN AFFAIRS
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
6
llEPUBLIK IJIDONESIA
MEMORANDUM 0 POROZUMIENIU
MIE;DZV
MNISTERSTWEM SPRAW ZAGRANICZNYCH REPUBLIKIINDONEZJI
A
MINISTERSTWEM SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZVPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
0 KONSULTACJACH DWUSTRONNYCH
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki lndonezji i Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej "Stronami"),
Uznajctc
pomi~dzy
potrzeb~
wzmocnienia i
pogt~bienia
dwustronnych relacji
Republikct lndonezji i Rzeczpospolitct Polskct, na co wskazuje
istniejctca wsp6tpraca na poziomie rzctdowym i pozarzctdowym;
Pragnctc wzmocnic przyjazne relacje
narodami oraz zintensyfikowac dialog i
pomi~dzy
wspotprac~
obydwoma krajami i
opartct na otwartosci,
wzajemnym szacunku, obustronnych korzysciach na zasadach suwerennej
r6wnosci,
potwierdzajctc
poszanowanie
i
poparcie
dla
suwerennosci,
integralnosci terytorialnej, jednosci narodowej i niezaleznosci politycznej kazdej
ze Stron, a taki:e nieingerencji w ich wewn~trzne sprawy;
1
Kieruji\c sifl drugotrwatct wsp6tpracct pomiydzy Stowarzyszeniem
Narod6w Azji Porudniowo-Wschodniej (ASEAN) i Unict Europejskct (UE) oraz
zasadami i warunkami ramowymi zawartymi w Umowie o Partnerstwie i
Wsp6fpracy pomi~zy Republikct lndonezji a Unict Europejskct;
PragnC\c rozwinctc nowy, konkretny typ relacji, kt6ry sprzyjac
b~dzie
bardziej bezposrednim konsultacjom pomi~dzy Stronami na wszystkich
poziomach;
UznajC\C znaczenie ustanowienia mechanizmu regularnych konsultacji
pomi~dzy
Stronami dotyczctcych relacji dwustronnych oraz kwestii regionalnych
i globalnych stanowictcych przedmiot wsp61nego zainteresowania, kierujctc si~
przy tym zasadami i celami Narod6w Zjednoczonych;
ZdajC\C sobie
spraw~.
ie taki mechanizm
b~dzie
utatwial konsultacje i
obejmie organizowanie regularnych spotkan o ustalonym porzctdku i spotkan ad
hoc;
Wyra:ZajC\C przekonanie, ie taki mechanizm przyczyni
si~ do poprawy
wzajemnego zrozumienia i do rozwoju przyjaznych relacji pomi~dzy obydwoma
narodami i krajami w zakresie wszystkich aspekt6w stosunk6w bilateralnych
oraz kwestii regionalnych i globalnych stanowictcych przedmiot wsp61nego
zainteresowania;
DzialajC\C zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w panstwach obu
Stron;
OsiC\gnflly porozumienie w
nast~pujctcych
kwestiach:
ARTYKUt.l
CELE
Strony niniejszym ustanawiajct mechanizm dwustronnych Konsultacji na
poziomie Ministr6w Spraw Zagranicznych lub wyzszych urz~dnik6w takich jak,
2
odpowiednio, Dyrektor Generalny/Sekretarz Stanu lub Dyrektor w Ministerstwie
Spraw
Zagranicznych
Republiki
lndonezji
i
w
Ministerstwie
Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w celu om6wienia, wypracowania
kierunk6w i dalszego rozwijania relacji dwustronnych pomi~dzy Stronami w
r6i:nych dziedzinach stanowiqcych przedmiot wsp61nego zainteresowania.
ARTYKUt II
ZAKRES KONSULTACJI
Strony b~dct przeprowadzac Konsultacje i wymieniac poglqdy na temat kwestii
stanowiqcych przedmiot wsp61nego zainteresowania, w szczeg61nosci, ale nie
wyJqcznie, w nast~pujqcych obszarach wsp6tpracy:
1. Kwestie dwustronne, kt6re mogq obejmowac sprawy z zakresu polityki,
bezpieczenstwa i obronnosci, gospodarki, handlu i inwestycji, ochrony
zdrowia, polityki spotecznej, edukacji i kultury, nauki i badan, srodowiska
naturalnego, energii, transportu i zagadnien konsulamych, poprzez:
a. Przeglqd, monitorowanie i ocen~ wprowadzania w iycie istniejqcych
porozumien zawartych przez Strony;
b. ldentyfikowanie, analizowanie i ocen~ moi:liwosci przysztej wsp(Hpracy;
c. Rekomendowanie obydwu Rzctdom wszelkich niezb~dnych srodk6w w
celu wypracowania konkretnych rezultat6w i zarzctdzania rozwojem
dwustronnych relacji;
d. Promowanie nowych obszar6w wsp6Jpracy, kt6re pozwolq na rozwini~cie i
pogl~bienie
dwustronnych relacji, zgodnie z ustaleniami
powzi~tymi
przez
Strony kanatami dyplomatycznymi.
2. Kwestie regionalne stanowiqce przedmiot wsp61nego zainteresowania, kt6re
mogq obejmowac sprawy odnoszqce si~ do Stowarzyszenia Narod6w Azji
Potudniowo-Wschodniej (ASEAN), Unii Europejskiej (UE), czy innych
regionalnych form wsp(Hpracy.
3
3. Kwestie globalne stanowic:tce przedmiot wsp61nego zainteresowania, w tym
sprawy odnosz~ce si~ do Narod6w Zjednoczonych oraz innych for6w i
organizacji
mi~dzynarodowych .
4. Strony b~d~ wspierac wsp61prac~ i konsultacje na poziomie miSJI
dyplomatycznych i konsularnych Republiki lndonezji i Rzeczypospolitej
Polskiej w krajach trzecich.
ARTYKUt Ill
MECHANIZM KONSULTACJI
1. Konsultacje b~d~ przeprowadzane co 2 (dwa) lata w dowolnym terminie
uzgodnionym wsp61nie przez Strony, naprzemiennie w Republice lndonezji i
Rzeczypospolitej Polskiej lub przy okazji mi~dzynarodowych konferencji
zgodnie ze wsp61nymi ustaleniami. Szczeg6Jy
dotycz~ce
agendy i poziomu reprezentacji podczas konsultacji
b~d~
daty, miejsca,
ustalane kanatami
dyplomatycznymi.
2. Strony zagwarantuj~ poufnosc Konsultacji, w tym wymienianych mi~dzy nimi
dokument6w i informacji, oraz nie
b~d~
ich przekazywac lub
udost~pniac
stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Gdy zostanie uznane to za konieczne, Strony mog~ ustanowic, za
pisemn~ zgod~ przekazan~
obop61n~
kanaJami dyplomatycznymi, grupy robocze ad
hoc w celu przedyskutowania konkretnych kwestii stanowic:tcych przedmiot
wsp61nego zainteresowania.
4. Strony mogc:t zaprosic inne wJasciwe podmioty rzctdowe do udziatu w
Konsultacjach, ich
cz~sci,
jak r6wniez do udziaru w innych dziataniach
zwic:tzanych z reagowaniem na okreslone aspekty stosunk6w dwustronnych,
ich
przegl~dem
illub monitorowaniem, jesli zostanie to uznane za konieczne
przez obie Strony.
4
ARTYKUt IV
STOSUNEK WOBEC INNYCH TRAKTAT6W, KONWENCJI ORAZ
POROZUMIEN MI~DZVNARODOWYCH
laden z artykut6w niniejszego Memorandum o porozumieniu nie narusza praw
i zobowi~zan kazdej ze Stron w odniesieniu do traktat6w, konwencji i innych
porozumien mi~zynarodowych, kt6rych s~ one stronami, jak r6wniez nie
b~dzie
ustanawiat praw/obowi~zk6w poza Mechanizmem Konsultacji.
ARTYKUt V
ROZSTRZYGANIE SPOR6W
Wszelkie spory powstate w
zwi~zku
z
interpretacj~
lub stosowaniem
niniejszego Memorandum o porozumieniu b~d~ rozwi~zywane polubownie
poprzez konsultacje lub negocjacje mi~dzy Stronami.
ARTYKUt VI
UZUPElNIENIA
1. Niniejsze Memorandum o porozumieniu moze zosta6 poprawione lub
uzupetnione za
obop61n~ zgod~
Stron
2. Poprawki lub uzupetnienia tego rodzaju
wchodz~
w zycie zgodnie z zapisami
dotyczctcymi wejscia w zycie zawartymi w Artykule VII i
integralnct cz~s6 niniejszego Memorandum o porozumieniu.
5
b~dct
stanowity
.
ARTYKUt. VII
WEJSCIE W ZVCIE, OKRES OBOWII\Z)'WANIA I WYPOWIEDZENIE
1. Niniejsze
Memorandum o porozumieniu wchodzi w tycie z dniem
podpisania.
2. Niniejsze Memorandum o porozumieniu obowiqzuje przez okres 5
lat, po czym
b~dzie
automatycznie
przed~uzane
na kolejne
(pi~ciu)
pi~cioletnie
okresy, o ile kana~ami dyplomatycznymi zadna ze Stron nie przekaze drugiej
Stronie pisemnego powiadomienia o zamiarze jego wypowiedzenia z
przynajmniej
szesciomiesi~cznym
wyprzedzeniem.
Sporzctdzono w New Delhi, 11 listopada 2013 r. w dw6ch jednobrzmictcych
egzemplarzach, kazdy w j~zyku indonezyjskim, polskim i angielskim, przy czym
wszystkie teksty set jednakowo autentyczne. W razie rozbieznosci w ich
interpretacji tekst w j~zyku angielskim jest uwazany za rozstrzygajqcy.
W IMIENeiSTERSTWA SPRAW W IMIENIU MINISTERSTWA SPRAW
~~CZNYCH
Z
tl
U
ZAGRANICZNYCH
t/1 INDONEZJI
RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Signed
Signed
R.M.'MAR11)' M':'NATALEGAWA
RADOSt.AW SIKORSKI
Minister , praw Zagranicznych
Minister Spraw Zagranicznych
6
RBPUBLIK IIIDOIUSIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF POLAND
ON
BILATERAL CONSULTATION
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Poland (hereinafter referred to as "the
Parties"),
Acknowledging the need to enhance and deepen bilateral relationship
between the Republic of Indonesia and the Republic of Poland as shown by the
existing cooperation in the governmental and non-governmental level;
Desiring to strengthen friendly relations between the two countries and
peoples and to enhance dialogue and cooperation based on openness, mutual
respect, common benefit on the principles of sovereign equality, reaffirming
respect and support for the sovereignty, territorial integrity, national unity and
political independence of each other, and also non-interference in the internal
affairs of one another;
1
Guided by the longstanding cooperation between the Association of South
East Asian Nations (ASEAN) and the European Union (EU), and the principles
and framework enshrined in the Partnership and Cooperation Agreement
between the Republic of Indonesia and the European Union;
Wishing to develop a new type of relationship that is concrete and foster more
direct consultation between the Parties at all levels;
Recognizing the importance to establish a mechanism for holding regular talks
between the Parties regarding bilateral relations, regional and global issues of
common interest, guided by the principles and the aims of the United Nations;
Realizing that such a mechanism would facilitate consultation and would
include the holding of regular, structured meetings and ad hoc meetings;
Convinced that such mechanism on all aspects of bilateral relations, regional
and global issues of common interest will contribute to a better mutual
understanding and to the development of friendly relations between the two
peoples and countries;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;
Have reached the following understanding:
ARTICLE I
OBJECTIVES
The Parties hereby establish a mechanism of Bilateral Consultation at the level
of Foreign Ministers or Senior Officials such as Director General/State
Secretary or Directors of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, as
appropriate, to review, provide directions and further develop bilateral relations
between the Parties in various fields of mutual interest.
2
ARTICLE II
SCOPE OF CONSULTATION
The Parties shall carry out Consultation and exchange of views on matters of
common interests in particular in the following areas of cooperation, but not
limited to:
1. Bilateral issues which may include political, security and defence, economic,
trade and investment, health, social, educational and cultural, science and
research, environmental, energy, transportation, and consular matters, by:
a. Reviewing, monitoring and evaluating the implementation of existing
agreements concluded by the Parties;
b. Identifying, analysing, and evaluating possible future cooperation;
c. Recommending both respective governments on whatever necessary
measures to produce tangible results and manage the progress of
bilateral relations;
d. Promoting new areas of cooperation that allow the expanding and
deepening of bilateral relations as agreed upon by the Parties through
diplomatic channels.
2. Regional issues of common interest which may include those relating to the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the European Union (EU)
and other regional cooperation;
3. Global issues of common interest, including issues relating to the United
Nations and other international fora and organizations.
4. The Parties shall promote cooperation and consultations on the level of
diplomatic and consular missions of the Republic of Indonesia and the
Republic of Poland in third countries.
3
ARTICLE Ill
MECHANISM OF CONSULTATION
1. The Consultation shall be held every 2 (two) years or at any time mutually
agreed by the Parties, alternately in the Republic of Indonesia and the Republic
of Poland or in the margin of international conferences as mutually agreed.
Details concerning date, venue, agenda and the level of representation of the
Consultation shall be agreed upon through diplomatic channels.
2. The Parties shall guarantee the secrecy of the Consultation, including the
documents and information exchanged between them and shall not transfer or
pass them over to a third party without prior written consent of the other Party.
3. Whenever considered necessary, the Parties may establish, by mutual consent
in writing through diplomatic channels, an ad hoc working group to discuss
specific issues of common interest.
4. The Parties may invite other relevant government entities to take part in the
Consultation, or parts hereof, as well as other work in relation to addressing,
reviewing and/or monitoring specific aspects of the bilateral relationship, as
deemed necessary by both parties.
ARTICLE IV
RELATIONSHIP WITH OTHER TREATIES, CONVENTIONS,
AND OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS
None of the articles in this Memorandum of Understanding will affect the rights
and obligations of the respective Parties regarding any treaties, conventions
and other international agreements which they are parts of, nor will they
generate rights/obligations beyond the Mechanism of Consultation itself.
4
ARTICLE V
SETTLEMENT OF DISPUTE
Any dispute that arises from the interpretation or implementation of this
Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations
or negotiations between the Parties.
ARTICLE VI
AMENDMENT
1. This Memorandum of Understanding may be revised or amended upon mutual
consent of the Parties.
2. Such revision or amendment shall enter into force in accordance with the
provisions for entry into force under Article VII and shall constitute an integral
part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE VII
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signature.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five)
years and shall be automatically renewed for successive
five-year periods
unless one of the Parties notifies the other Party in writing through diplomatic
channels of its intention to terminate it at least 6 (six) months prior to the
intended date of termination.
5
Done in New Delhi, on 11th day of November in the year 2013 in two original
copies, in Indonesian, Polish and English languages, each text being equally
authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall
prevail.
FOR THE MINISTRY
FOR THE MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS
OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
OF THE REPUBLIC OF POLAND
Signed
R.M. MARTY
Signed
~."NATALEGAWA
RADOSt.AW SIKORSKI
MINISTER FOI FOREIGN AFFAIRS
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
6